BOGOR – Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bogor mulai menjadi perhatian. SUKMA menegaskan bahwa setiap anggaran bantuan keuangan yang dikucurkan pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif.
Melalui fungsi kontrol sosial, SUKMA menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola anggaran Bankeu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material, hingga pertanggungjawaban hasil pembangunan.
Pasalnya, pembangunan yang menggunakan uang negara wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, serta ketentuan yang berlaku.
KEPALA DESA DIMINTA JANGAN ABAIKAN KUALITAS PEMBANGUNAN
SUKMA mengingatkan bahwa jabatan kepala desa membawa tanggung jawab besar dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Tidak cukup hanya memasang papan informasi kegiatan atau menyelesaikan pembangunan secara kasatmata. Kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, mutu material, dan manfaat pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang diterima, untuk kegiatan apa anggaran digunakan, siapa pelaksana pekerjaannya, serta bagaimana hasil pembangunan tersebut.
SUKMA DORONG PEMERIKSAAN DAN KETERBUKAAN
SUKMA mendorong instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Bankeu.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis maupun anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara objektif oleh pihak berwenang.
SUKMA juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, dokumentasi, serta pengaduan yang disertai bukti pendukung.
UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Pesan SUKMA jelas: pembangunan desa bukan sekadar proyek, melainkan amanah anggaran negara yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala desa, tim pelaksana kegiatan, maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan harus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur desa justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
SUKMA AKAN TERUS MENJALANKAN FUNGSI KONTROL SOSIAL DAN MENDORONG TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BOGOR.
Pembangunan boleh selesai, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh berhenti.
SUKMA – Kontrol Sosial, Transparansi, dan Kepentingan Masyarakat.
(Tim Redaksi)
